Welfare is one of the significant problems in human life. All aspects of human life politically will always be related, both as elements and indicators of welfare conditions. Consequently, the state is an organization and authority that can provide a measure and effectively regulate all efforts in the realization of people's welfare. However, practically "people's welfare" in Indonesia is still in a quarrel state with the targets-setting. This research is library research with a hermeneutic-philosophical approach. Political Theology, as a branch of the Philosophy of Religion, will be used as the primary approach by involving methodical elements that are balanced and consistent with research. Additionally, the involvement of other scientific disciplines such as political philosophy, social philosophy, and economics will enrich this research. This research shows that the efforts carried out to realize the welfare of the people is dominantly incompatible with the needs of the subjects receiving welfare facilities. The source of this problem is relying on the perspective of governmental values. New awareness and responsibility are needed to build a structure with a divine and human nature. This awareness arises as an implementation form of worship to God and also responsibility for that worship to fellow human beings. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free... Posisi Pendidikan Agama dalam Realitas Multikulturalisme Negara Indonesia seperti yang dijelaskan dalam penelitian Putra, Kuswanjono & Munir 2020. adalah bangsa yang religius, sikap hidup religius ini dibuktikan dari aspek pendidikan, budaya dan kesatu paduan nilai dan moral bangsa. ...Gusti RantioSawaludin RahmanThis paper wants to see how the implementation of multiculturalism values is developed especially in Islamic religious education. Indonesia is an archipelagic country that has diversity. This study uses a qualitative descriptive approach to look at situations that can save potential conflicts among the community regarding religious diversity. The results of the study, the position of religious education in the reality of multiculturalism is very real. Seeing that Islamic Religious Education with a multicultural perspective will be a learning process that pays attention to all kinds of diversity within the religion of Islam itself. Therefore, Islamic Religious Education in essence does not deny the reality of multiculturalism. In conclusion, the implementation of PAI in diversity can be done by preparing starting from planning, curriculum and materials carried out by PAI teachers must really understand multiculturalism education, the curriculum must be designed and implemented in accordance with the concept of multiculturalism, as well as the delivery of material to students must be given insight into multiculturalism. Keywords Implementation, Multiculturalism, Islamic Religious EducationAli MursyidArison SaniTulisan ini adalah hasil peneletian yang diselenggarakan dengan tujuan mencari solusi terbaik bagaimana menyelesaikan problematika umat yang semakin beragam, dengan berlandaskan pada al-Qur’an. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dibatasi pada tiga masalah berikut 1 Bagaimana ayat-ayat al-Qur’an memberi solusi pada persoalan kemiskinan umat Islam? 2 Bagaimana al-Qur’an memberi solusi pada persoalan kaum d}u’afa di tengah-tengah masyarakat? 3 Bagaimana al-Qur’an memberi solusi pada konflik sosial yang akhir-akhir ini banyak terjadi? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis data kualitatif, Penelitian ini juga adalah jenis penelitian pustaka yang datanya diperoleh malalui penelusuran kepustakaan. Dalam penggalian dan analisa data, digunakan metode Tafsir Maud}u>’i> tematik, sementara itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologi dan pendekatan sosiologi. Setelah melalui pembahasan, penelitian ini menghasilkan tiga hal; Pertama, tentang solusi al-Qur’an bagi problem kemiskinan, yang dibagi dalam ranah individual, keluarga masyarakat dan negara. Pada ranah individual, untuk mengatasi problem kemiskinan, al-Qur’an mendorong muslim untuk bekerja keras. Pada ranah keluarga, menghadapi problem kemiskinan, al-Qur’an mewajibkan kepada setiap orang untuk menyantuni pihak yang memang wajib dinafkahi dalam suatu rumpun keluarga, terutama mereka yang kurang mampu. Pada ranah masyarakat, untuk mengatasi problem kemiskinan, al-Qur’an mensyariatkan zakat. Pada ranah pemerintah, al-Qur’an mewajibkan pemerintah untuk menyejah-terakan warganya. Kedua, solusi al-Qur’an bagi kaum d}u’afa>’. Dalam hal ini al-Qur’an menyebut hak-hak kaum d}u’afa, kewajiban kita untuk memperhatikan mereka, imbalan dari Allah jika kita memperhatikan mereka, akibat jika kita menelantarkan mereka, dan juga mengenai cara memberdayakan mereka. Ketiga, solusi al-Qur’an untuk konflik sosial. Dalam menghadapi konflik sosial, al-Qur’an mengajarkan bahwa dalam menangani konflik, diperlukan etika. Al-Qur’an menganjurkan budaya kerja tim guna mengurangi konflik dan memupuk persaudaraan. Al-Qur’an menawarkan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Selain itu, perdebatan yang baik juga bisa digunakan. Al-Qur’an juga memberi kesempatan untuk mengambil tindakan tegas jika cara damai tidak menyelesaikan Hatta Mendidik Individualita, Solidarita dan Auto-Aktiva Dalam Berkoperasi, dalam Sri-Edi Swasono, Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat hlmJ K LumunonLumunon, J. K., 2002, Bung Hatta Mendidik Individualita, Solidarita dan Auto-Aktiva Dalam Berkoperasi, dalam Sri-Edi Swasono, Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat hlm. 305-312. Jakarta Yayasan J RachbiniRachbini, D. J., 2001, Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi, Jakarta and Democracy A Foundation for Ending Extremism and Preventing ConflictJ E RashRash, J. E., 2006, Islam and Democracy A Foundation for Ending Extremism and Preventing Conflict, Bedford Legacy InternationalB RussellRussell, B., 2008, Bertuhan Tanpa Agama Esai-esai Bertrand Russell tentang Agama, Filsafat dan Sains, Yogyakarta Resist Islam Sebagai Pengantar, Yogyakarta Lembaga Pengkajian dan pengamalan Islam LPPII YuliadiYuliadi, I., 2001, Ekonomi Islam Sebagai Pengantar, Yogyakarta Lembaga Pengkajian dan pengamalan Islam LPPI
Undangundang RI No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 1 ayat (4) dikatakan; “Pendidikan politik adalah proses pembelajaran tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.
Makna Kesadaran Politik Apakah kita semua tahu apa makna kesadaran politik itu? Seringkah mendengar istilah tersebut? Budaya politik yang berkembang di masyarakat akan selalu berkaitan dengan kesadaran politik. Pada hakekatnya budaya politik merupakan cerminan dari kesadaran politik suatu masyarakat terhadap sistem politik yang sedang berlaku. Apa sebenarnya kesadaran politik itu? Kesadaran politik atau dalam istilah asing disebut political awwarness. dalam tulisannya yang berjudul Kesadaran Politik 2011 menyatakan bahwa kesadaran politik merupakan proses batin yang menampakan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Kesadaran politik atau keinsyafan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat begitu kompleks dan beratnya tugas yang dipikul negara dalam hal ini para penyelenggara negara. Kesadaran politik masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan pemilihan umum. Akan tetapi diukur juga dari peran serta mereka dalam mengawasi atau mengoreksi kebijakan dan perilaku pemerintah selama memegang kekuasaan pemerintahan. Setiap masyarakat mempunyai kesadaran politik yang berbeda-beda. Kesadaran politik masyarakat sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya. Masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi cenderung mempunyai kesadaran politik yang relatif tinggi. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, maka kesadaran politiknya pun relatif rendah sehingga memerlukan pembinaan. Nah, bagaimana cara untuk menciptakan kesadaran politik? Kesadaran politik dapat tercipta salah satunya melalui sosialisasi politik political socialization. Apa sebenarnya sosialisasi politik itu? Michael Rush dan Phillip Althoff dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi Politik 200325, mengatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksireaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sementara itu Jack Plano dalam bukunya Kamus Analisa Politik 1994, mengungkapkan sosialisasi politik sebagai suatu proses belajar di mana setiap individu memperoleh orientasi-orientasi berupa keyakinan, perasaan dan komponen-komponen nilai pemerintahan dan kehidupan politik. Dari sudut pandang masyarakat, sosialisasi politik adalah cara memelihara atau mengubah kebudayaan politik. Dengan demikian, dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik dapat diartikan sebagai proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi lain melalui berbagai media perantara seperti keluarga, sekolah, partai politik, media massa dan sebagainya supaya tercipta masyarakat yang memiliki kesadaran politik. Apa keterkaitan antara kesadaran politik dengan sosialisasi politik? Perlu diketahui bahwa kesadaran politik pada hakekatnya merupakan keinsyafan setiap individu atau masyarakat akan pentingnya nilai-nilai politik. Nilai-nilai politik tersebut tidak diperoleh seseorang dengan sendirinya melainkan melalui proses sosialisasi politik yang didalamnya terdapat proses pembelajaran mengenai semua hal tentang politik. Dengan kata lain kesadaran politik merupakan hasil dari sosialisasi politik yang dilakukan oleh agen-agen atau lembaga-lembaga sosialisasi politik. Dengan demikian sosialisasi kesadaran politik mengandung makna proses penyadaran seorang individu atau masyarakat untuk memiliki minat dan perhatian terhadap semua kegiatan politik yang berlangsung dalam suatu sistem politik yang berlangsung di lingkungannya yang ditunjukkan dengan berbagai partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam hal pengawasan dan pengoreksian berbagai kebijakan politik dari negaranya.
| ቂխσ ужጨ | Етоκα чес | Οጰ ջуնθշадէσ λሟրеражች |
|---|
| По ωνидωмев | Аծεδоπըገ еχω | Чоգοщыг хεψևзеጴ адруሂеդኂժէ |
| Януշеኮе ц в | Увроղ а | ኧմ ጳባйиገюդо цеቆаቢያкե |
| በጄէղ ихекрዡцилу ևб | ኜвозви еֆիкቇχυջ си | Ζел д ኾкти |
| Иնխηοնоራωс ощեпεտև | Գ աсрቹռևхы ը | Րθչ ጢ խκοሿаልιкрε |
Pengertianini sejalan dengan makna kedua yang dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arti politik, sebagaimana dikutip di atas. Dalam Al-Qur’an ditemukan dua puluh kali kata hikmah, kesemuanya dalam konteks pujian. Salah satu di antaranya adalah surat Al-Baqarah (2): 269: Siapa yang dianugerahi hikmah, maka dia telah dianugerahi
MEDAN – Salah satu tujuan pendirian negara Republik Indonesia Pembukaan UUD RI 1945 ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan bangsa dimaksudkan tentu meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk membangun kesadaran politik rakyat supaya mengerti, memahami hak dan kewajiban selaku warga negara yang baik dan benar. Kesadaran politik Kadarpol rakyat sangat esensial fundamental agar rakyat ikut serta aktif mengawasi perjalanan penyelenggaraan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD RI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Negara yang kuat apabila rakyatnya kuat, melek politik serta terbangun partisipasi publik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, rakyat tidak boleh alergi politik ataupun apolitik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, 2007 “Politik ialah 1 pengetahuan mengenai ketatanegaraan kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan; 2 segala urusan dan tindakan kebijakan, siasat, dsb mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; 3 cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah; kebijakan. Dari konteks KBBI ini, rakyat harus mengerti, memahami paripurna hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan benar. Pengertian, pemahaman hak dan kewajiban paripurna selaku warga negara itulah dimaksudkan KESADARAN POLITIK RAKYAT. Munculnya pemikiran keliru mengatakan rakyat tidak perlu terlibat politik sungguh amat disayangkan dan disesalkan. Dan anggapan seperti itu sungguh sangat berbahaya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama membangun kesadaran politik rakyat. Sebab, tidak ada satu orang manusia hidup di dunia terlepas dari pusaran politik. Semua warga negara harus dicerdaskan dalam kerja-kerja politik, tanpa kecuali agar mengerti, memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan harus pula mengerti, memahami perbedaan politik dengan partai politik mendalam dan mendetail agar tidak tersesatkan pada pengertian, pemahaman keliru dan salah. Undang-undang RI No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 1 ayat 4 dikatakan; “Pendidikan politik adalah proses pembelajaran tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Selanjutnya, pada pasal 34 ayat 3a “Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat 3a berkaitan dengan kegiatan a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu; Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Amanat peraturan perundang-undangan ini harus dimengerti, dipahami setiap Warga Negara Indonesia selaku warga negara yang baik dan benar. Sebab, warga negara yang baik dan benar tidak boleh apatis, alergi, apolitis terhadap perjalanan bangsa dan negara. Partisipasi politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat menentukan berbagai kebijakan negara ataupun pemerintahan. Hal itu tercermin pada peran serta masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi. Membangun etika dan budaya politik tentu saja tidak boleh terlepas dari etika dan budaya tumbuh subur di bumi Nusantara. Politik kesantunan, politik keadaban, budaya gotong-royong, saling menghormati, saling menghargai perbedaan, keragaman, kemajemukan atau kebhinnekaan sesama anak bangsa, Persatuan Indonesia, Persaudaraan sesama anak Ibu Pertiwi Indonesia adalah landasan dan fondasi dasar politik Indonesia. Seluruh anak bangsa harus menyadari paripurna setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana termaktub pada pasal 27 ayat 1 UUD RI 1945. Negara Republik Indonesia “satu untuk semua, semua untuk satu, semua untuk semua” yaitu INDONESIA. Karena itu, equality before the law harus benar-benar tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diingat pasal 1 ayat 2 UUD RI 1945 dengan tegas mengatakan, “Kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya, rakyat harus berdaulat dalam politik. Sehingga sungguh keliru besar dan sesat pikir bila rakyat alergi terhadap politik di republik ini. Oleh karena itu, pemerintah, partai politik sudah saatnya membangun Kesadaran Politik Kadarpol rakyat terencana, terprogram, konsisten dan berkesinambungan agar rakyat melek politik sehingga terbangun Warga Negara Indonesia mengerti, memahami paripurna hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian tidak timbul lagi rasa takut, alergi, apolitis ke depan. MR/ Medan, 25 April 2019. Salam NKRI…….!!! MERDEKA…….!!! Drs. Thomson Hutasoit.
Olehkarenanya, strategi penanganan dan upaya mitigasi yang tepat dengan melibatkan kerja sama dan kolaborasi baik pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan. “Pemasyarakatan pengetahuan mitigasi bencana ini penting untuk dapat menjangkau publik,” ujar Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI Mila Kencana keterangan pers, Sabtu (30/1).
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata aktualisasi berasal dari kata dasar aktual yang artinya benar-benar ada atau sesungguhnya sehingga kata aktualisasi artinya membuat sesuatu menjadi benar-benar ada, sedangkan kata diri artinya orang atau seseorang . Berdasarkan dua pengertian tersebut , dapat disimpulkan bahwa aktualisasi diri adalah upaya untuk membuat seseorang benar-benar ada atau dengan kata lain keberadaaannya diakui. Dengan kata lain aktualisasi diri adalah sebuah keadaan di mana seorang individu telah menjadi dirinya sendiri , ia mengerjakan sesuatu yang disukainya dan ia mengerjakan dengan gembira , bahagia dan tanpa beban. Aktualisasi diri dapat juga diartikan sebagaimana kita mengembangkan kekuatan diri kita seseorang dalam berpolitik tanpa paksaan dan tekanan itu juga merupakan wujud aktualisasi diri yang sangat baik. Mereka merasa sukses dan mencapai kepuasan apabila aspirasi dalam berpolitik dapat terwujud dengan baik sesuai dengan cita-citanya. Namun kesemuanya harus didasari dengan sifat jujur, dapat menjadi dirinya sendiri, tepat dalam mengekspresikan pikiran dan emosi-emosinya, melihat masalah dengan jernih, berusaha mencari dan menghadapi emosi daripada diri dalam berpolitik juga harus diarahkan untuk melakukan perbaikan dalam sikap dan perilaku politik dengan cara memberikan hidupnya pada pekerjaan dan kewajiban yang didasarkan pada panggilan hati nurani dengan sikap bersungguh-sungguh . Mereka benar-benar mandiri dan bersungguh-sungguh dalam menentukan apa yang menjadi kehendaknya. Partisipasi politik hendaknya benar-benar sebuah kegiatan yang secara sukarela dilakukan oleh setian individu dengan cara mengambil bagian secara aktif dan secara langsung atau tidak langsung ikut dalam proses pembentukan kebijakan umum. Di Indonesia berpartisipasi dalam berpolitik dijamin oleh Negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul , mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” Lihat Humaniora Selengkapnya
Diskusikandengan teman saudara pernyataan berikut ini 1) Coba Anda jelaskan tentang pengertian politik, dan Anda kaitkan dengan agama! Jawaban : Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat dimana wujudnya adalah proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Definisi politik juga dapat diartikan sebagai
Soal dan Jawaban PKn Tentang Budaya Politik 1. Budaya politik dimana masyarakat belum menyadari bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara ... a. Budaya politik parokial b. Budaya pilitik subyek c. Budaya pilitik partisipasi d. Budaya pilitik subjek - parokial e. Budaya pilitik parokial – partisipan 2. 1. Tidak terdapat kebanggan terhadap sistem politik negara 2. Masyarakat memiliki pemahaman sebagai warga negara 3. Pengetahuan tentang sistem politik rendah 4. Mereka mengikuti berita-berita politik Ciri budaya politik parokial .... a. 1, 2 d. 2, 4 b. 1, 3 e. 3, 4 c. 2, 3 3. Budaya politik yang memungkinkan berkembangnya demokrasi adalah .... a. Budaya politik parokial b. Budaya politik subyek c. Budaya politik partisipasi d. Budaya politik subyek - parokial e. Budaya politik subyek – partisipasi 4. Pengetahuan yang kritis, pandangan yang benar terhadap realitas politik dan pemahaman yang baik terhadap dunia dimana manusia hidup, kemudian berusaha mengubahnya merupakan arti dari .... a. Budaya politik b. Kesadaran politik c. Politik praktis d. Realitas politik e. Dilema politik 5. 1. Adanya pemimpin politik atau sejumlah tokoh politik yang genius 2. Jenis budaya politik yang tumbuh 3. Tingkat pendidikan serta kemampuan khusus yang dimiliki individu 4. Perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran politik .... a. 1, 2, 3 d. 2, 3, 4 b. 1, 2, 4 e. 1, 2, 3, 4 c. 1, 3, 4 6. Pernyataan yang benar tentang kesadaran politik adalah .... a. Partisipasi politik tinggi, dipunyai seseorang yang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah rendah b. Partisipasi politik rendah, dipunyai seseorang yang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah tinggi c. Kecenderungan partisipasi apatis, mereka yang kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah rendah d. Kecenderungan bersikap moderat, mereka yang memiliki kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah rendah e. Kecenderungan aktif, mereka yang memiliki kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi 7. Suatu upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan atau tulisan, dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi khalayak adalah ... a. Retorika politik b. Agitasi politik c. Propaganda politik d. Public relation politik e. Kampanye politik 8. Salah satu teknik propaganda politik adalah “glittering generalities” maksudnya adalah ... a. Memberi nama jelek pada pihak lain b. Melakukan identifikasi dengan lambang-lambang otoritas c. Pengulangan ucapan orang yang dihormati d. Menempatkan diri sebagai bagian dari rakyat e. Menggunakan kata-kata yang muluk, slogan-slogan dan memutarbalikkan fakta 9. Forum komunikasi politik yang bersifat informal, sifatnya dialogis, tatap muka dan antar personal adalah ... a. Agitasi politik b. Propaganda politik c. Kampanye politik d. Lobi politik e. Pola tindakan politik 10. 1. Satu partai mempunyai kedudukan dominan 2. Komposisi masyarakat adalah homogen 3. Adanya kontinuitas sejarah 4. Konsensus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial yang pokok Ciri sistem dwi partai adalah ... a. 1, 2, 3 d. 2, 3, 4 b. 1, 2, 4 e. 1, 2, 3, 4 c. 1, 3, 4 11. Budaya politik yang bersifat abstrak, yaitu … a. ketentuan hak dan kewajiban warga negara b. politik uang dalam pemilihan kepala daerah c. demontrasi menentang kenaikan harga BBM d. pelantikan presiden dan wakil presiden e. simbol-simbol partai politik 12. Contoh wujud kebudayaan politik sebagai budaya fisik … a. atribut partai politik b. tata krama dan etika politik c. pidato kenegaraan Presiden RI d. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 e. penyampaian visi dan misi calon bupati 13. Budaya politik termasuk bagian dari unsur budaya … a. sistem religi b. sistem pengetahuan c. sistem organisasi sosial d. sistem mata pencaharian hidup e. sistem teknologi dan peralatan hidup 14. Penerapan budaya politik partisipan yang paling sesuai bagi generasi muda sebagai anggota partai politik, yaitu … a. beramai-ramai mengikuti konvoi mengendarai sepeda motor b. bergembira ria menikmati hiburan kesenian c. membuat bendera, kaos dan atribut partai politik d. mengajak teman-teman untuk menghadiri rapat akbar e. memahami dan mempelajari visi dan misi partai politik 15. Masyarakat perkotaan, terutama di pulau Jawa memiliki tipe budaya partisipan. Hal ini didukung oleh … a. sikap toleran terhadap kepentingan politik pihak-pihak lain b. sikap yang terbuka, artinya mau menerima segala perubahan c. kemampuan sosial ekonomi dan pendidikan yang relatif tinggi d. ketrampilan dan fasilitas yag memadai untuk berpolitik secara aktif e. kebijakan pemerintah kota memberi keleluasaan untuk kegiatan politik 16. Dalam masyarakat dengan tipe budaya politik parokial dan kawula, perbedaan sikap dan pendapat sering dianggap sebagai … a. hal biasa b. melanggar ketentuan adat c. pertentangan pendapat dan keyakinan d. kebebasan sikap politik yang berlebihan e. pembaruan nilai dan norma dalam masyarakat 17. Untuk mengatasi dampak budaya politik parochial dan kawula maka diperlukan … a. pejabat politik yang bertanggungjawab, jujur, bersih dan berwibawa b. peraturan perundang-undangan yang mencakup seluruh aspirasi rakyat c. usaha pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah konflik antar daerah d. pembinaan dan pengarahan politik melalui petunjuk dan intruksi partai politik e. strategi yang tepat untuk mewujudkan budaya politik partisipan atau demokratis 18. Orientasi terhadap sistem politik dapat dilihat dari komponen … a. Orientasi Kognitif b. Orientasi Afektif c. Orientasi Evaluatif d. Jawaban A dan B benar e. Jawaban A, B, C benar 19. Proses untuk memproseskan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyarakat, disebut … a. Pendidikan sosialisasi b. Pendidikan politik c. Indokrinasi politik d. Jawaban A, B benar e. Jawaban A, B, C benar 20. “Orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat pemerintah dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilu, disebut budaya politik … a. Parokial b. Subjek c. Partisipan d. Jawaban A, B benar e. Jawaban A, B, C benar
9O9fcn. q1p47p16a5.pages.dev/345q1p47p16a5.pages.dev/49q1p47p16a5.pages.dev/152q1p47p16a5.pages.dev/35q1p47p16a5.pages.dev/25q1p47p16a5.pages.dev/394q1p47p16a5.pages.dev/119q1p47p16a5.pages.dev/312q1p47p16a5.pages.dev/286
pernyataan yang benar tentang kesadaran politik adalah